Pendidikan Kewarganegaraan

Pemahaman Tentang Demokrasi

A.   Konsep Demokrasi

Definisi Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (demos).Menurut Konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan. Sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga Negara.

Demos menyiratkan makna diskriminatif Demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan hak-hak prerograting  dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan public atau pemerintahan.

 Tidak semua warga Negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan,hanya mereka yang karena sebab tertentu seperti kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suaru politik yang tepilih sebagai wakil. Sementara sebagian besar rakyat hanya dapat puas jika kepentingannya terwakili.

 

B.   Bentuk Demokrasi dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara

1.     Bentuk Demokrasi   

Setiap Negara memiliki ciri khas dalam pelaksanaan  kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah Negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup serta tujuan yang ingin dicapai,diantaranya :

a)     Pemerintahan Monarki : monarki mutlak (absolut), monarki constitutional, dan monarki parlementer.

b)    Pemerintahan Republik : pemerintah yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak (rakyat).

2.     Kekuasaan dalam Pemerintahan

Kekuasaan pemerintahan dalam Negara dipisahkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang dijalankan oleh parlemen), kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan), dan kekuasaan federatif (kekuasaan untuk menyatakan perang damai) dan kekuasaan yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, (Teori Trias Politica oleh John Locke).

Perkembangan Pendidikan Bela Negara

a.     Situasi NKRI Terbagi dalam Periode-periode

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara berkembangan berdasarkan  situasi yang dihadapi oleh penyelenggara kekuasaan. Periode-periode tersebut adalah sebagai berikut :

1.     Tahun1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau orde lama.

2.     Tahun 1965 tahun sampai tahun 1998 periode baru atau orde baru.

3.     Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi.

Perkembangan kemajuan ini mempengaruhi perilaku bangsa dengan tuntutan-tuntutan hak yang lebih banyak. Pada situasi ini yang dihadapi adalah tantangan non fisik, yaitu tantangan pengaruh global dan gejolak social.

b.     Pada Periode Lama Bentuk Ancaman yang dihadapi adalah Ancaman Fisik.

Ancaman yang datangnya dari dalam maupun dari luar, langsung, menumbuhkan pemikiran mengenai cara menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah produk Undang-undang tentang pokok-pokok perlawanan rakyat (PPPR) dengan nomor:29 Tahun 1954.

c.      Periode Orde Baru dan Periode Reformasi

Ancaman yang dihadapi dalam periode-periode ini berupa tantangan non fisik dan gejolak social. Untuk mewujudkan bela Negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar,langsung maupun tidak langsung, bangsa Indonesia pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela Negara yaitu tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan Negara.

Penegasan ini secara hukum pendidikan pendahuluan bela Negara (PPBN) ini adalah Undang-undang tentang system pendidikan nasional dengan nomor 2 tahun 1989. Undang-undang ini,antara lain pada pasal 39, mengatur kurikulum pendidikan , termasuk kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan kewargaanegaraan adalah:

a.     Hubungan antara Negara dan warga Negara, hubungan antarwarga Negara, dan pendidikan pendahuluan bela Negara.

b.     Pendidikan kewiraan bagi mahasiswi di perguruan tinggi.

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi memberikan pemahaman fisolofis dan meliputi pokok-pokok bahasan: Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi Nasional (Polstranas).

Daftar Pustaka

·        PT Gramedia Puataka Utama. Jakarta, 2007

·        Maskan, Akan, dkk. 2005 . PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.